Gerakan Literasi sebagai Upaya Deradikalisasi di Kalangan Pemuda[1]

Oleh: Robbah Munjidin Ahmada[2]

            Indonesia adalah negara majemuk. Beragam suku, bahasa, adat-tradisi-budaya, dan agama menjadi penyangga bangunan Indonesia. Para tokoh bangsa telah memberikan teladan bagaimana cara hidup, bermasyarakat, mengajarkan makna bersatu dalam keragaman. Sisi ideal sebagai sebuah bangsa, seperti yang disebut di atas, kini mendapati tantangan dari berbagai pihak. Sebagai indikator, munculnya konflik antar supporter sepakbola, konflik antar suku, dan paling parah konflik agama, menjadi potret yang akhir-akhir ini bukanlah hal asing untuk ditemui.

Robbah dan Chafid Wahyudi (Ketua MPII Jatim)

Berpijak pada fakta ini, seolah sebutan Indonesia sebagai bangsa yang ramah, toleran, menjadi gugur dengan sendirinya. Dalam hal ini Islam sebagai agama mayoritas, memegang kunci penting akan keberlangsungan kehidupan sebagai sebuah bangsa yang bernegara. Umat Islam tentu harus berada di garda terdepan dalam rangka memberikan pemahaman, teladan, kerukunan, untuk menjadi saudara dalam perbedaan.

         Ungkapan latin lex agenda lex aselli, setiap zaman memiliki juru bicaranya sendiri-sendiri menyiratkan pesan akan kenyataan kontestasi ide, paradigma dan argumentasi yang saling bersaing agar ‘ditahbiskan’ menjadi pemenang dari pertarungan zaman[3]. Ketika (misalnya) paradigma A dinilai negatif, maka harus ada paradigma B yang menjadi ‘kontestan’ lain (dengan segenap penyangga yang kuat) untuk membendung arus agar tidak menjalar.

Radikalisme Islam

        Sebelum melangkah lebih jauh, sebenarnya radikalisme hampir ada di semua agama di dunia[4]. Namun dalam hal ini, secara khusus radikalisme dalam tubuh Islam di Indonesia yang akan dipotret lebih lanjut. Secara terminologis, tidak ada kesepakatan baku di kalangan para akademisi terkait term radikalisme. Zada dalam Islam Radikal memaparkan beragam istilah yang digunakan oleh para akademisi untuk menggambarkan tipe keberagamaan seseorang atau kelompok yang sering dicitrakan lekat dengan pemahaman tekstual, ekstrem, militan, rigid, dan kaku ini[5].

Robert W. Hefner menggunakan istilah Islam anti-liberal untuk menggambarkan DDII dan KISDI. Abid al-Jabiri menggunakan term ekstremisme Islam. Tipe Islam ini dalam pandangan al-Jabiri mengarahkan permusuhan dan perlawanannya kepada gerakan Islam moderat (pada tataran syariah dengan melawan madzhab-madzhab yang dianut oleh kalangan moderat). Adam Schwarz menggunakan istilah Islam militan untuk menggambarkan DDII dan KISDI. Schwarz memberikan ciri pada kelompok itu dengan tafsir atas hukum yang kaku, bersikap anti-Barat, kritis terhadap etnik Cina dan umat kristen yang secara ekonomi lebih mapan (daripada kelompok Islam militan).

Sementara Said Aqil Siradj memilih istilah radikalisme. Hal ini berpijak pada pemaknaan “radikalisme” (syiddah at-tanatu) yakni bermakna keras, eksklusif, berpikiran sempit, dan memonopoli kebenaran. Dalam pandangan Siradj muslim radikal adalah orang Islam yang berpikiran kaku, sempit, bersifat eksklusif dalam memandang agama lain[6].

Menurut hemat penulis, titik persinggungan antara beragam penjelasan dapat dipayungi pada istilah radikal. Horace Kallen memberikan kerangka bahwa radikalisasi paling tidak ditandai tiga kecenderungan umum. Pertama, radikalisasi merupakan respon terhadap kondisi yang sedang berlangsung. Respons ini bisa berbentuk evaluasi, penolakan, atau bahkan perlawanan. Kedua, radikalisasi tidak hanya pada ranah penolakan, tetapi terus berupaya mengganti tatanan tersebut dengan suatu bentuk tatanan yang lain. Ada upaya untuk menggantikan tatanan lama dengan tatanan yang baru. Ketiga, adanya keyakinan yang kuat akan kebenaran program dan ideologi yang dibawa. Akan keyakinan yang kuat ini, tidak menutup kemungkinan lahir sikap emosional yang menjurus pada kekerasan[7].

Gerakan Literasi sebagai Upaya Deradikalisasi

            Sebagai upaya untuk melakukan penangkalan terhadap radikalisme maka perlu upaya deradikalisasi. Dalam hal ini penulis menawarkan solusi (upaya deradikalisasi) melalui gerakan literasi. Kegiatan literasi lazimnya dimaknai berkutat pada baca-tulis. Namun sebenarnya, literasi bermakna lebih dari itu, sebagaimana disebutkan dalam Deklarasi Praha pada tahun 2003. Dalam deklarasi tersebut menyebutkan bahwa literasi juga mencakup bagaimana seseorang berkomunikasi dengan masyarakat. Literasi, termasuk pula bermakna praktik dan hubungan sosial yang terkait dengan pengetahuan, bahasa dan budaya[8]. Lengkapnya dalam deklarasi dengan judul The Prague Declaration “Toward an Information Literacy Society” tersebut tertulis[9]: 

            

          “Information Literacy, in conjunction with access to essential information and effective use of information and communication technologies, plays a leading role in reducing the inequities within and among countries and peoples, and in promoting tolerance and mutual understanding through information use in multicultural and multilingual contexts”.

Jika ditilik, membaca adalah hal vital dari gerakan literasi. Teks yang menjadi akar dari pemahaman seseorang baik itu teks kitab suci atau teks yang lain akan diketengahkan, dan dikritisi bersama. Gerakan literasi adalah media dari upaya dekonstruksi. Sebagaimana dituturkan Derrida, teks merupakan suatu hal yang vital. Bahwa melalui teks yang dibaca dapat diketahui (kembali) makna-makna yang tersembunyi untuk kemudian lahir transformasi. Derrida dengan dekonstruksinya menghendaki perubahan namun tidak serta merta membongkarnya, dan mengganti dengan hal yang baru sama sekali. Dekonstruksi tidak serta merta menafikan pemahaman yang sudah ada, tetapi mencoba melahirkan pemahaman baru yang dapat menjadi alternatif[10].

Secara sederhana dapat disebut bahwa pemahaman kaku, tertutup yang selama ini bersemayam dalam diri seseorang, akan dapat dikonstruksi menjadi pemahaman yang terbuka. Untuk membumikan apa yang penulis sampaikan, contoh praktisnya sebagai berikut.

Dalam Ilusi Negara Islam ada dua pendapat dari dua aktivis yakni aktivis Ikhwanul Muslimin dan aktivis MMI. Berikut pendapatnya.

Kalau ada orang Islam yang tidak sepakat dengan Khilafah, maka Islamnya perlu dipertanyakan (Aktivis Ikhwanul Muslimin UGM)

[Di] dunia ini ada dua sistem, yaitu sistem cara Islam (Khilafah) dan sistem cara kafir. Nah sistem kafir ini banyak sekali ada liberalisme, kapitalisme, komunisme, dan di Indonesia ada sistem Pancasila (Aktivis MMI)[11]

Pendapat ini sangat mungkin didialogkan dengan referensi lain yang dapat menjadi wacana pembanding. Umpama terkait khilafah. Pernyataan aktivis Ikhwanul Muslimin dapat di-counter dengan Hasil Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama (NU) tentang Khilafah dan Formalisasi Syariah. Bahtsul Masail tersebut memutuskan bahwa tidak ada dalil nash yang mengharuskan pembakuan bentuk khilafah dalam sistem kenegaraan Islam. Bahwa Khilafah adalah bentuk ijtihadiyyah[12]. Atas hal ini maka Khilafah tidak dapat disangkut-pautkan dengan absah atau tidaknya keIslaman seseorang.

Sementara Pancasila, dalam pandangan aktivis MMI adalah sistem kafir. Pernyataan  kafir ini dapat didialogkan. Sebagaimana dilansir Suara Muhammadiyah, pada Muktamar Muhammadiyah ke-47 di Makassar, Agustus 2015, diputuskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah Negara Pancasila. Sebuah negara yang ditegakkan di atas falsafah kebangsaan yang luhur dan sejalan dengan ajaran Islam. Dalam pandangan Muhammadiyah, Pancasila merupakan darul ahdi (konsensus nasional) dan darus syahadah (tempat pembuktian) untuk menjadi negeri yang aman dan damai (darus salam). Pancasila yang menjadi dasar negara bukanlah agama, namun substansinya mengandung dan sejalan dengan ajaran Islam[13].

Sementara bagi NU, hubungan Pancasila dan Islam telah ‘beres’ sejak tahun 1983. Tepatnya pada Muktamar ke 27, dengan ditetapkannya Deklarasi tentang Hubungan Pancasila dengan Islam. Pada poin pertama –dari lima poin- tertulis Pancasila sebagai dasar dan falsafah negara bukanlah agama, tidak dapat menggantikan agama dan tidak dapat dipergunakan menggantikan kedudukan agama. Bahkan pada poin keempat tertulis bahwa penerimaan dan pengamalan Pancasila adalah perwujudan umat Islam untuk menjalankan syariat agamanya[14]. Logika sederhananya adalah semakin banyak seseorang membaca, akan semakin mendapat pemahaman. Akan mendapat pemahaman yang lebih lagi, bila apa yang ia baca kemudian didialogkan, didiskusikan. Gerakan literasi menawarkan hal tersebut.

Ibarat kata, –meminjam semboyan Wimar Witoelar– “Saya tidak mau mengubah pendapat orang yang sudah punya pendirian, tapi mau berbagi perspektif pada siapa saja, dalam suasana sejuk”[15]. Nampaknya semua sepakat, bahwa gerakan literasi menyajikan hal ini (baca: perspektif lain). Sekali lagi, bahwa gerakan literasi dapat menjadi media untuk mendekonstruksi pemahaman radikal, agar terlahir pemahaman yang terbuka. Inilah komitmen pemuda dalam menangkal radikalisme.

Tulisan versi pdf-nya dapat di download di sini

---

[1] Akan didiskusikan di forum diskusi Indonesia Belajar Institut (IBI), edisi Jumat, 18 November 2016, di Kedai Coffe, 300 meter ke selatan dari depan Kampus UIN Sunan Ampel. Tulisan ini adalah ringkasan dari makalah berjudul “Gerakan Literasi Sebagai Upaya Deradikalisasi di Kalangan Pemuda” yang memenangi Lomba Karya Tulis Ilmiah (LKTI) se-Jawa Timur oleh Majelis Pemuda Islam Indonesia (MPII) Jawa Timur pada Oktober 2016. Naskah dimaksud, dapat dibaca di sini

[2] Mahasiswa semester akhir di UIN Sunan Ampel. Pembelajar aktif di Bibliopolis Book Review Surabaya

[3]Masdar Hilmy, Islam, Politik dan Demokrasi (Surabaya:Imtiyaz, 2014), 3.

[4] Said Aqil Siroj, Tasawuf sebagai Kritik Sosial (Jakarta: SAS Foundation& LTN PBNU, 2012), 104.

[5]Khamami Zada, Islam Radikal Pergulatan Ormas-ormas Islam Garis Keras di Indonesia (Jakarta:Teraju, 2002),  13-15.

[6]Said Aqil Siroj, Tasawuf… 102.

[7]Khamami Zada, Islam Radikal… 16-17

[8]Pangesti Widarti, dkk, Desain Induk Gerakan Literasi Sekolah (Jakarta: Direktorat Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, 2016), 7.

[9]Lihat The Prague Declaration “Toward an Information Literacy Society” dalam http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CI/CI/pdf/PragueDeclaration.pdf (Diakses pada 11 September 2016 pukul 19.08).

[10]Akhmad Riduwan, Metode Dekonstruksi Derrida dalam Riset Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya dalam http://multiparadigma.lecture.ub.ac.id/files/2014/12/METODE-DEKONSTRUKSI-DERRIDA-Akhmad-Riduwan.pdf (Diakses 09 Oktober 2016 pukul 15.34)   

[11]Abdurrahman Wahid (Ed.), Ilusi Negara Islam (Jakarta: Wahid Institute, Maarif Institute, 2009), 161.   

[12]Ibid., 252.

[13]Suara Muhammadiyah, 20/100 16-31 Oktober 2015

[14]PBNU, Kembali ke Khittah 1926, (Bandung: Risalah, 1985), 50.

[15]Wimar Witoelar, Still More About Nothing, (Yogyakarta: Bentang, 2011), xii.