Kamis, 24 November 2016

Mengenal Lebih Jauh Masalah Pengungsian di Indonesia

Oleh: Alifia Nisa Ikbar & Robbah Munjidin Ahmada

Ketika membaca sekilas judul di atas, banyak persepsi yang muncul dan cenderung negatif. Ada yang mengatakan tidak penting dan bahkan tidak peduli terhadap masalah pengungsian ini. Padahal, yang sedang terjadi di lapangan saat ini, jumlah pengungsi tiap tahun terus bertambah. Oleh karena itu, Selasa (22/11), Indonesia Belajar Institut (IBI) menghelat diskusi dan dialog interaktif, kemitraan dengan Jesuit Refugee Servis (JRS) Pasuruan dengan tajuk: “Mengenal Lebih Jauh Masalah Kepengungsian di Indonesia”, guna mengetahui lebih dalam tentang seputar pengungsi yang datang ke Indonesia.
 
Hadir sebagai narasumber dalam diskusi ini, Daryadi dari JRS, dan Muhammad Idris Blus; seorang refugee asal Sudan. Tentu diskusi ini berada pada momen yang tepat sebab gelombang pengungsi yang cukup tinggi, seiring dengan konflik di beberapa negara yang belum usai.

Menurut pemaparan Daryadi; salah seorang narasumber dari tim JRS, pengungsian merupakan perpindahan yang dilakukan perorangan atau kelompok dari suatu tempat ke tempat lain dalam jangka waktu tertentu.  Menurut Konvensi 1951 dan Protokol 1967, seseorang bisa dikatakan pengungsi (Refugee) jika berada di luar negara asal (Country of Origin). Mereka tidak memungkinkan untuk kembali ke negara asalnya dikarenakan faktor-faktor tertentu; sebab politik,  tidak memiliki dan mendapatkan perlindungan dari negaranya, dan apabila pulang ke negara asalnya memiliki kemungkinan akan mengalami persekusi.

Minggu, 13 November 2016

Gerakan Literasi sebagai Upaya Deradikalisasi di Kalangan Pemuda[1]

Oleh: Robbah Munjidin Ahmada[2]
            Indonesia adalah negara majemuk. Beragam suku, bahasa, adat-tradisi-budaya, dan agama menjadi penyangga bangunan Indonesia. Para tokoh bangsa telah memberikan teladan bagaimana cara hidup, bermasyarakat, mengajarkan makna bersatu dalam keragaman. Sisi ideal sebagai sebuah bangsa, seperti yang disebut di atas, kini mendapati tantangan dari berbagai pihak. Sebagai indikator, munculnya konflik antar supporter sepakbola, konflik antar suku, dan paling parah konflik agama, menjadi potret yang akhir-akhir ini bukanlah hal asing untuk ditemui.

Jumat, 28 Oktober 2016

Demokratisasi Pencalonan Anggota Partai Politik Dalam Pemilu[1]

Oleh: Masduri[2]
 Sejak kehadiran Reformasi 1998, kita menemukan momentum menegakkan demokrasi sebagai jalan bersama membangun bangsa yang lebih beradab. Reformasi telah memberikan angin segar bagi segenap kebebasan yang sebelumnya terkekang oleh otoritarianisme rezim Orde Baru.[3] Salah satu dampak paling nyata dari bangunan sistem demokrasi pasca reformasi adalah terbukanya kesempatan bagi semua rakyat Indonesia untuk mendirikan partai politik. Sehingga pada Pemilu 1999 setelah reformasi, ada 48 partai politik yang ikut dalam kontestasi tersebut.[4]

Tentu saja berbeda dengan sebelumnya ketika masa Orde Baru, setelah mengalami perjalanan yang sangat ribet, serta pasang-surut partai politik yang tidak sederhana, akhirnya Orde Baru mengukuhkan tiga partai besar sebagai partai politik yang terus secara berkelanjutan menjadi peserta Pemilu, yakni Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).[5] Terbatasnya akses kehadiran partai politik baru dalam Pemilu, tentu saja memberikan konsekuensi yang sangat besar bagi iklim demokrasi di negara kita waktu itu.

Sabtu, 01 Oktober 2016

Jepang dan Kedisiplinan Masyarakatnya

Oleh: Marlaf Sucipto

Saya hendak menuliskan hal lain yang tak tertulis oleh Ahmad Maskur dalam perjalanannya ke Jepang. Menuliskan hasil diskusi Indonesia Belajar Institut (IBI) yang semalam (30/9) dihelat.

Diskusi IBI, JUmat, 30 September 2016 di Kedai Coffe (KC)
Tokyo sebagai ibu kota Jepang, asumsi Ahmad Maskur (AM), awalnya dikira sama dengan Jakarta; tingginya tingkat individualisme masyarakat, sumrawut, sampah di mana-mana, tidak tertib lalu lintas, saling serobot. Ternyata, berdasarkan pengalaman AM selama 10 hari di Jepang, berbanding terbalik dengan kondisi di Jakarta sebagai ibu kota Indonesia.

Selasa, 16 Agustus 2016

Sjahrir dan Akal Merdeka[1]

Oleh: Libasut Taqwa[2]
Pengantar
Sutan Sjahrir lahir pada bulan Maret 1909 di Padang Panjang, daerah Minangkabau, Sumatera Barat. Di masa kecilnya ia bersekolah di Medan, lalu melanjutkan perantauan ke Bandung, Jawab Barat. Hasrat intelektual membawanya terus meninggalkan negeri menuju Amsterdam, dan Leiden di Belanda untuk belajar. Di masa-masa perjuangan kemerdekaan, ia adalah salah satu tokoh yang cukup disegani. Usahanya mencapai Indonesia merdeka tidak sedikit menempuh duka dan luka. Di penjara hampir delapan tahun lamanya, dibuang Belanda ke pulau-pulau terpencil, hingga meninggal dalam pembuangan rezim yang turut dibangunnya menjadikan Sjahrir sebagai tokoh besar yang dapat kita jadikan teladan baik di masa kini maupun masa yang akan datang.

Senin, 08 Agustus 2016

Quo Vadis Tayangan Televisi Indonesia

(Refleksi sesaat setelah diskusi IBI edisi Jumat, 5 Agustus 2016)

Oleh: Marlaf Sucipto

Televisi sebagai media massa, memiliki fungsi: informatif, hiburan, dan alat kontrol sosial. Tapi yang dominan, justru dalam hal hiburan, itu pun rata-rata, tontonan itu tidak layak dan tidak baik dijadikan tuntunan. Layak, saya menggukurnya dari tiadanya penjelasan, spesifikasi tontonan itu untuk siapa. Anak-anak, remaja, dan dewasa. Sedangkan ketidakbaikan tontonan itu, saya mengukurnya dari konten tayangan yang ada, selain iklan yang menjejali alam bawah sadar agar berprilaku konsumeristik, juga konten tayangan seperti sinetron, yang rata-rata menyajikan kegemilangan di atas kemalasan. Seakan, kehadiran sinetron, turut memperteguh gaya hidup glomour, tampil tidak apa adanya, dan menjadikan manusia Indonesia untuk memusat ke Jakarta. Seakan, Jakarta menawarkan kesejahteraan hidup sebagaimana yang ditayangkan oleh, rata-rata, sinetron-sinetron televisi itu.

Sabtu, 04 Juni 2016

Konsep Hukum Sebagai Alat dan Sarana Bagi Masyarakat[1]

 Oleh: Alfin Law[2]

Dalam suatu meteri yang diperbincangkan tentang substansi hukum, tentu banyak pemahaman yang berbeda dalam mengartikan apa yang menjadi  isi sebenarnya dari hukum itu sendiri. Bahwa, sebagian pelaku hukum mengartikan hukum secara parsial semata, di mana hukum hanya dipandang sebagai hukum normatif saja yang menafikan dari sisi falsafah dan sosiologis. Sehingga hukum tersebut menjadi hukum yang memihak kepada mereka yang cenderung politis.  Secara faktual tidak bisa dipungkiri terdapat resistensi terhadap produk-produk hukum, sehingga keberlakuannya secara empiris tidak bekerja secara maksimal dan jelas bukan merupakan produk hukum yang baik.